Bawaslu Kota Tidore Sampaikan Imbauan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 2026 ke KPU

BAWALU KOTA TIDORE- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tidore Kepulauan menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tidore Kepulauan untuk menyampaikan surat imbauan terkait pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan penguatan koordinasi antar penyelenggara pemilu.

Penyampaian surat imbauan tersebut merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Dalam regulasi tersebut, KPU diwajibkan untuk melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan guna memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan komprehensif.

Anggota Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Supriyanto Ade selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas menyampaikan bahwa kegiatan pemutakhiran data pemilih merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi, khususnya dalam menjamin hak pilih masyarakat. Oleh karena itu, Bawaslu mengimbau KPU agar melaksanakan proses PDPB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Pentingnya keterbukaan informasi kepada publik dalam setiap tahapan pemutakhiran data pemilih. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan maupun tanggapan terhadap data pemilih yang disusun," tuturnya.

Bawaslu Kota Tidore Kepulauan menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026. "Dengan pengawasan ini diharapkan dapat meminimalisasi potensi kesalahan data serta memastikan seluruh warga negara yang memenuhi syarat dapat terdaftar sebagai pemilih," harapnya.

Anggota KPU Kota Tidore Kepulauan Bahrudin Tosofu menyambut baik kunjungan Anggota Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Supriyanto Ade selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas bersama jajarannya dan imbauan dari Bawaslu sebagai bentuk sinergi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. (Humas)